Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengajar SBI dan RSBI, bagaimana perasaan anda terhadap profesi anda? Masih bangga kan karena bisa mengajar sesuatu yang berbeda? Atau masih marah karena dihadapkan pada situasi yang serba salah? Apapun perasaan anda, yang jelas anda sedang berada pada sebuah masa perubahan. Dan semuanya itu terserah bagaimana anda menyikapinya, bukan? Mungkin lebih baik adanya kalau kita berusaha sekeras tenaga untuk berpikir positif tentang keberadaan SBI dan RSBI dan melakukan sesuatu tentang itu.

Anda mungkin berpikir, siapa penulis ini yang berani-beraninya sok tau membuat statement seperti di atas. Pak, Bu, saya bukan guru SBI dan RSBI sekarang ini. Tetapi kebetulan saja saya pernah mengajar di sekolah formal yang sempat melaksanakan pilot project program pemerintah. Istilah kerennya adalah Sekolah Model. Memang sih beda dengan SBI dan RSBI, tetapi saya melihat ada beberapa kesamaan diantara keduanya. Dan berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut, saya ingin membagi beberapa tips yang membuat saya secara pribadi merasa saya bisa mengajar di program Sekolah Model itu yang mungkin saja bisa Bapak dan Ibu terapkan di sekolah.

1. Point of view

Seperti yang pertama kali saya ungkapkan, anggaplah SBI dan RSBI bukan sebagai masalah tetapi sebuah tantangan. Dalam profesi apa saja, selalu ada perubahan yang menuntut kita begini-lah, begitu-lah, begini begitu-lah. Apapun itu, jika kita menganggapnya sebagai sebuah hal yang positif, apa yang kita lakukan tentunya bersifat positif juga.

2. Soft Competencies

Yang saya maksud dengan kompetensi adalah hal-hal baik di diri kita yang kita punyai. Apa saja yang kita punyai? Sudah saatnya untuk sadar tentang itu, kan? Di bidang ke-SDM-an, ada beberapa jabaran soft competencies. Beberapa diantaranya adalah: Information Seeking, Initiatives dan Achievement Orientaton—Pencarian Informasi, Inisiatif dan Kepemilikan Tujuan Pencapaian. Kalau ketiganya digabung, anda akan menjadi seorang guru SBI dan RSBI yang mempunyai standar kerja yang jelas—murid harus bisa memahami pelajaran dan sekaligus belajar Bahasa Inggris. Hal itu akan membuat anda bertekad untuk mencari sumber-sumber pengetahuan untuk hal-hal yang berbau SBI seperti browsing-browsing internet ke situs-situs seperti: www.onestopclil.com, www.clilcompendium.com, www.teachingenglish.org.uk, www.howstuffswork.com, atau bahkan mencoba tes pengetahuan mengajar content dengan cara mencari informasi di internet tentang TKT CLIL (Teaching Knowledge Test on Content and Language Integrated Learning). Dan itu semua anda lakukan tanpa perintah Kepala Sekolah. Tertarik untuk mencobanya? Semoga saja tidak hanya tertatik, tetapi benar-benar mencobanya.

3. Apakah anda termasuk guru yang kurang yakin dengan kemampuan berbahasa Inggris? Sudah pernah mengusulkan ke Kepala Sekolah untuk membuka kursus khusus guru-guru di sekolah anda? Ide itu bukan tidak mungkin, kan? Anda akan menjadi guru yang mengajar dan belajar. Pasti dianggap hebat dan bisa memotivasi anak didik kita semua.

4. Rasanya memang lebih berat kalau kita melakukan apa-apa sendiri, kan? Seandainya saja kita semua punya teman-teman yang bisa diajak berbagi tantangan dan bekerja bersama. Saya yakin beberapa diantara Bapak dan Ibu pendidik sudah melakukannya. Buat yang belum, mungkin bisa bergabung di beberapa klub guru-guru SBI. Atau bagaimana kalau anda yang memulainya?

Semoga saja tips yang memang saya sengaja buat tidak banyak ini bisa membantu kita semua menghadapi tantangan SBI dan RSBI. Mungkin suatu hari Bapak dan Ibu bisa menjadi narasumber di sebuah seminar dengan topik yang sama dan menginspirasi para pendidik lainnya. Good luck, Sir, Ma’am.

Ketika saya masuk menjadi pengajar sebuah SMA Negeri di Ungaran, saya sempat dipandang sebelah mata karena mempraktekan hal-hal dari kursusan ke sekolah formal. Namun saya merasa bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Berbagi disini yang saya maksud, saya bisa sedikit menjelaskan pandangan saya tentang pendidikan—walaupun saat itu saya masih awam—dan sebagai gantinya, saya belajar tentang profil guru yang berwibawa di depan murid-murid—bukan berarti saya tidak berwibawa, loh, hanya kurang karena faktor usia.

Hal-hal yang sama juga saya dapatkan ketika mengajar di sebuah Sekolah Dasar Negeri di Solo. Pengalaman berbagi saya menjadi lebih banyak dan luas karena guru-guru disana sangat terbuka terhadap pendapat orang lain. Mengajar di sekolah formal dan di kursusan mempunyai manfaat masing-masing terhadap saya—dan saya yakin begitu juga terhadap semua pendidik.

Kalau ditilik-tilik, sekolah formal memberi kesempatan guru untuk lebih dihormati. Guru mendapat privilage—hak khusus untuk dihormati hanya dengan memakai seragam PSH. Setelah itu, semuanya terletak di tangan guru itu sendiri bagaimana akan menggunakannya. Seragam itu juga memberikan tanggung jawab besar dimana guru-guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik.

Apakah hal yang sama berlaku terhadap guru-guru di kursusan? Tidak semuanya tentunya. Dan keadanyapun berbeda-beda. Guru di tempat kursus harus berusaha untuk mendapatkan rasa hormat dari murid. Tanggung jawab mendidik pun tidak selamanya disadari oleh para guru kursusan.

Lalu apakah itu artinya guru formal lebih mudah mengajar murid dibandingkan dengan guru kursus? Tidak juga. Hal yang biasa dibahas oleh guru-guru formal adalah betapa banyak murid yang dihadapi dalam satu kelas. Hal lainnya adalah materi yang banyak yang harus di cover dalam jangka waktu satu semester. Dalam hal ini, mengajar di kursusan sering dianggap lebih enak daripada mengajar di sekolah formal. Materinya sudah disesuaikan dengan jangka waktu pengajaran. Hal ini juga memungkinkan guru kursus sering memberi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di kelas—tentunya yang masih sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Efeknya adalah sampai sekarang murid-murid banyak yang lebih menyukai guru kursus daripada guru sekolahnya. Banyak yang lebih merasa “berteman” dengan guru-guru dikursusannya daripada dengan bapak dan ibu guru yang berdiri di depan kelas mereka sehari-hari.

Terus apa solusinya? Kenapa tidak mengadopsi konsep Buy 1 get 2? Ambil saja yang positif-positif dari kedua golongan guru tersebut. Kalau anda ragu-ragu akan kemungkinannya, anda tidak perlu seperti itu. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri seorang guru matematika yang dihormati di kelas memberikan games yang membuat anak didiknya menganggap cara mengajarnya sangat fun. Hasilnya adalah anak termotivasi untuk belajar s-e-n-d-i-r-i di rumah walaupun ketika tidak ada guru tersebut. Materi yang kadang terlalu banyak bukan menjadi masalah lagi. Di lain pihak, teman saya di kursusan yang kebetulan menjadi guru favorit dalam sebuah jangka waktu tertentu berdasarkan survey masih dihormati penuh oleh murid-muridnya karena sosoknya yang berwibawa dan ajaran-ajaran moral yang disampaikannya dengan cara yang anak muda banget!

Guru formal dan guru kursus akan bisa menjadi guru super apabila mau belajar dari masing-masing pihak. Semoga kita semua bisa menjadi seperti itu, ya. Amin!

Je

Datang di hari pertama dengan membawa idealisme seorang staf pengajar yang baru akan mengajar untuk pertama kalinya, Erin dikejutkan dengan adanya segregasi diantara siswa-siswinya. Bukan oleh tingkat kepandaian,  ataupun oleh tingkat ekonomi, tetapi oleh perbedaan perkumpulan (gank) yang didasarkan kepada ras. Terdapat tiga ras besar dalam kelasFreshman Englishnya yaitu Asia, Amerika Latin dan keturunan Afrika. Satu siswa kulit putih yang menjadi musuh nomor satu kelas itu (termasuk juga sang guru kelas karena dia berkulit putih) merasa teralienasi dan hanya merasa aman dengan duduk di dekat gurunya. Dimana lagi selain di bangku paling depan.

Kondisi yang ada menjadi bertambah buruk ketika kolega Erin di sekolah tersebut menunjukkan sikap apatis atas keadaan segregasi yang ada dan menyalahkan kondisi tersebut kepada dewan pendidikan kota. Dewan inilah yang merubah status sekolah menjadi sekolah integrasi yang (seharusnya) diikuti oleh siswa-siswi secara sukarela (voluntary integration program). Program inilah yang merubah ‘iklim’ belajar menjadi satu sistem dimana blok-blok pertemanan menjadi sangat dominan dan sekolah akhirnya memutuskan untuk melarang pembicaraan apapun yang berhubungan dengan gank dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Ayah Erin sendiri menunjukkan ketidakpuasannya atas pilihan anaknya untuk menjadi guru di sekolah khusus itu. Dia berujar,’Banyak-banyaklah mengambil pengalaman. Ini hanya sebuah pekerjaan. Bila kau tak menyukainya, kau bisa menggantinya.’

Hari-hari pertama Erin dilewati dengan kegagalan demi kegagalan. Ketika akhirnya siswa-siswinya menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah sama: berjuang untuk hidup hari demi hari dengan cara apapun, bahkan dengan mengikuti sebuah perkumpulan, barulah Erin merasakan inti pengajaran yang sesungguhnya. Siswa-siswi yang semula dianggap tidak dapat memahami literature-literatur rumit pada akhirnya diberikan kesempatan untuk mengetahui ‘dunia di luar’ kehidupan gank mereka. Mereka menjalani wisata sekolah, menulis agenda harian yang berisikan tentang cerita kehidupan mereka, dan bahkan berhasil mengundang satu tokoh penting dalam cerita yang mereka baca demi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang mereka miliki atas diri mereka sendiri. Pada akhirnya, agenda harian mereka itu dibukukan dan berhasil diterbitkan. Benar-benar amazing,

Namun keberhasilan itu tidak terlepas dari beberapa pengorbanan yang akhirnya harus dijalani Erin seperti pertemuanny

a dengan dewan pendidikan kota, 2 macam pekerjaan yang harus diambilnya untuk dapat membelikan buku-buku baru dan satu pengorbanan besar yang tak pernah terbayangkan akan dialaminya. Benar-benar sebuah harga yang mahal sebagai pendidik.

Lalu apakah harga yang dibayarkan itu pantas? Dan bagaimana Erin dapat melewati masa-masa sulit di awal pengajarannya hingga akhirnya siswa-siswinya tidak rela melepaskan sang guru di tahun berikutnya? Saksikan filmnya dan temukan detil strategi Erin di film ini.

‘Freedom Writers’

Paramount Pictures & MTV Entertainment

Hillary Swank, Imelda Staunton, Scott Glenn, Mario, Robert Wisdom, Kristin Herrera, Jacklyn Ngan

Je

Budaya seperti apa? Silahkan baca sendiri. Lalu mengaca. Apa benar tulisan Mr. Bjork ini?

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)
‘Indonesian Education’ highlights problem of teacher-bureaucrats
The Jakarta Post , Jakarta | Sun, 07/02/2006 4:34 PM | Life
Arya B. Gaduh, Contributor, Jakarta

Indonesian Education: Teachers, Schools, and Central Bureaucracy Christopher Bjork New York and London: Routledge, 2005 200 pp.

Asked why Finland has the best education system in the world, one Finnish principal reportedly replied: “Teachers, teachers, teachers.” Reading Christopher Bjork’s valuable little book, it is easy to see how this reply could be applied to easily explain Indonesia’s dismal education performance.

Indonesian Education is an account of how school-based actors respond to central government’s policy to decentralize education that began in early 1990s. However, Bjork uses this account to explain something broader that, at first glance, seems trivial: The way Indonesian teachers frame their professional responsibilities.
For most people, it is obvious that a teacher’s professional responsibility is to teach. But this was not what Bjork found on his visits.

“From campus after campus, teachers displayed a remarkably casual attitude toward their instructional duties. Yet most schools’ employees displayed great seriousness towards school rituals.” (p. xiv) This puzzled him. So he decided to spend more than a year in late 1990s Malang observing six junior high schools (SMPs) — public, private and religious. He interviewed principals and teachers, observed instructions at the back of classrooms, and hung around the teachers’ offices.
The result is a dense description of the environment that most Indonesian teachers must face — and clues to solving his puzzle.
He found one of these clues in history.

The New Order saw schools as a crucial link to national integration. Thus, schools became a “powerful means to forge nationalistic loyalties and identities over ethnic, religious, and class division”, and through schools, “a uniform national ideology, view of history, and a set of values” were communicated to Indonesian citizens.
As such, the Soeharto government went to great length to ensure ideological uniformity — among others, through the way curricula are interpreted.

“In years immediately after independence, teachers had great leeway to interpret the broad guidelines outlined by the [Ministry of Education and Culture]; during the 1970s, in contrast, teachers were `increasingly burdened by more syllabus subjects, more detailed curricula, more numerous instructional objectives. (Schaeffer, 1990: 80)” (p. 53)

A heavy emphasis was put on obedience and loyalty in schools. For instance, principals rated their teachers based on criteria such as loyalty, work performance, obedience, honesty, cooperation and initiative. For all of these criteria, 75 was the passing grade — bar one: loyalty, in which a teacher had to achieve a score of 90 to continue working in any school.

All of these criteria, Bjork argues, indicated to teachers that their primary responsibility is to support the objectives set by the “”center”" in Jakarta. They reinforced the notion that “”teachers are valued for their willingness to serve the government, not their skills as educators”" (p. 95) — something that was confirmed by the tacit requirements for public school teachers to join the Indonesian Civil Servants Corps (Korpri) and vote for the ruling Golkar party.
Instead of being mere teachers, educators were expected to become teacher-cum-bureaucrats.

Bjork compellingly illustrates how, on many occasions, the bureaucrat identity trumps that of a teacher. Teachers, for instance, would make sure to come on time for the flag ceremony every morning, yet would stop a lesson and leave for no apparent reason. The excitement that arose during a teachers meeting to prepare a celebration would be absent when the meeting’s subject was teaching and the new curriculum. There were exceptions, of course, but the examples above proved to be the rule.

This mentality, Bjork argues, was also responsible for the failure of the much-hyped Local Content Curriculum (LCC) policy of the early 1990s. The central government, keen to follow the global trend of education decentralization, allowed — even required — school administrators to devote 20 percent of instructional hours for locally designed curriculum. This greater freedom did not move teachers to experiment with the curriculum. Instead, they simply relabeled existing courses “”LCC courses”".

Why was there little enthusiasm for this policy, despite the fact that it was uniformly considered good on paper?

According to Bjork, there is that teacher-bureaucrat mentality on the one hand: “”Teachers in Indonesia do not cast themselves in the role of change agent; they do not even audition for the part… The instructor’s role as a civil servant was emphasized over that of educator, and his opportunities to shape school policy and practice were limited. Obedience rather than initiative was rewarded.”" (p. 110)

On the other hand, officials often fail to grasp that education decentralization is not merely a technical process, but a process that demands drastic institutional changes. “”Decentralization,”" suggests Bjork, “”requires a change in institutional culture, but the [Ministry of Education and Culture] is only addressing the technical aspects of this process.”" (p. 172)

Until now, the hype of education decentralization remains. In its last incarnation, it comes under the name “”school-based management”". Failures of the past do not suggest that it will fail this time around. But they do suggest that something clearly needs fixing.
For success, Bjork argues that “”government employees at both central and local levels must be firmly committed to the ideals that underpin decentralization, and lend adequate material and logistical support to reform efforts.”"

Alas, judging from the recent national exam controversy, one is left to wonder whether these commitments are indeed there.

The reviewer lives in Jakarta, and can be reached at abgaduh@gmail.com.
Copyright © 2008 The Jakarta Post – PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.
Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2006/07/02/039indonesian-education039-highlights-problem-teacherbureaucrats.html

Mariskova