Dampak RSBI/ SBI

DSCN6772
Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional.

Pendidikan yang berambisi bertaraf internasional ini diamanatkan kepada pemerintah daerah dan dimaksudkan untuk memajukan pendidikan nasional ini akhirnya menjadi kebingungan nasional. Ketika kita berbicara tentang sistem pendidikan, kita berbicara mengenai :
1. kurikulum
2. materi ajar
3. metodologi pengajaran
4. kompetensi guru
5. fasilitas
6. siswa

Embel-embel istilah “.bertaraf internasional’ seringkali diterjemahkan sebagai “asing” atau “non Indonesia”. Kebingungan nasional ini kemudian berdampak kepada 6 aspek , yaitu:

1. Penggunaan kurikulum asing
Kurikulum menurut Nunan, 1987 didefinisikan sebagai produk yang diajarkan, proses untuk mendapatkan materi dan metodologi, atau sebagai fase perencanaan suatu program. Sedangkan menurut Jack C. Richards , 1996, kurikulum merupakan filosofi, tujuan, desain dan implementasi suatu program.

Saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor sebutlah dari Negara A secara mentah-mentah, yang terjadi adalah filosofi, tujuan dan desain program belumlah tentu sesuai dengan keadaan di Indonesia. Dengan kerendahan hati saya, keadaan Negara A tidak akan pernah sama dengan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apa yang membuat kita yakin filosofi itu dapat mentah-mentah diterapkan untuk anak-anak Indonesia yang sedianya menjadi generasi penerus kita? Apakah kita sadar, filosofi yang terbentuk akan mempersiapkan peserta didik kita sebagai manusia-manusia Indonesia yang semestinya akan berpikir global namun bertindak lokal? Sadarkah kita bahwa penerapan kurikulum asing sama bahayanya dengan penerapan idiologi asing jika tak pandai-pandai kita memilah isinya.

Johnson (1989) menyatakan bahwa kurikulum merupakan proses pengembangan, revisi, perawatan, dan pembaharuan yang bersifat terus menerus dan bersiklus sepanjang kurikulum itu masih ada. Dengan demikian, suatu kurikulum tidak mungkin dapat mentah-mentah digunakan tanpa proses adaptasi, apalagi tanpa melibatkan input dari guru-guru dan terutama siswa sebagai hasil proses itu sendiri.

Apa yang terlintas di benak kita saat kita dengan bangganya mengatakan “ Sekolah kami menggunakan kurikulum Negara A”? Sudahkah kita melengkapi diri dengan riset bahwa ternyata di Negara A tersebut kurikulum tersebut menjadi penyebab tingkat stress yang tinggi pada para siswanya di tempat asalnya atau bahkan para ahli pendidikan menganggap produk kurikulum yang kurang berhasil?

2. Materi ajar
Setelah latah menggunakan kurikulum asing, maka beberapa sekolah menjadi korban mangsa penerbit internasional yang melakukan gerakan ekspansi ke Indonesia. Sasaran paling empuk sang penerbit asing adalah sekolah-sekolah yang kebingungan karena hanya diberi target 2 tahun untuk mempersiapkan diri menjadi Sekolah Bertaraf Internasional. Langkah gegabah yang diambil, tidak berhenti pada pembelian kurikulum, tapi memborong buku yang bertuliskan “ berdasarkan kurikulum negara A” dengan harapan penggunaan buku impor itu melegitimasi label “ Sekolah Bertaraf Internasional”. Apa yang terjadi? Guru kebingungan karena tak mengerti “jiwa” buku itu , atau malah jadi pening karena buku itu ternyata menggunakan bahasa pengantar bahasa asing. Celakalah jika kemampuan guru dalam bahasa asing benar-benar nol. Bagaimana bisa mengajar dengan buku impor itu? Jikapun ada guru yang mampu cas-cis-cus berbahasa asing, apakah siswanya siap diajarkan dengan buku impor? Jika diterangkan suatu konsep dalam bahasa Indonesia saja siswa masih kesulitan, bagaimana mungkin akan mengerti buku teks yang ditulis dalam bahasa asing? Jika kesulitan belajar di rumah, apakah orang tua bisa membantu?

Belum lagi masalah UUD: ujung-ujungnya duit. Materi impor sama dengan harga impor. Apakah siswa berkemampuan membayar? Jika tidak, apakah sekolah berhak memaksa? Apa urgensinya pemakaian buku impor di sekolah katakanlah di lereng bukit suatu kabupaten? Bersediakah kita mengorbankan kemampuan membayar orang tua siswa demi suatu gengsi disebut sekolah internasional karena mempergunakan buku dari Negara A? Bukankah akan terjadi diskriminasi kesempatan dikarenakan kemampuan membayar?

Buku impor itu pastinya disajikan dalam bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Tapi tunggu dulu, bahasa inggris macam apa? Jangan-jangan bahasa Inggris gaya Negara A? Apakah sudah benar cara penuturan penulis dalam bahasa Inggis itu? Bagaimana dengan isinya? Sesuaikan dengan keadaan lokal?

Secara sederhana, saya ilustrasikan saja, jika ada satu bahasan pelajaran IPA mengenai jenis-jenis hewan bertulangbelakang dalam buku impor itu yang disebutkan adalah hewan yang ada di Negara A. Kapan pula kita akan memperkenalkan hewan asli Indonesia? Bukankah seharusnya hewan lokal terlebih dahulu yang dijadikan contoh untuk memudahkan pemahaman, dan juga pengenalan potensi daerah?

3. Metodologi pengajaran

Apa yang diamanatkan sebuah kurikulum biasanya dituangkan dalam materi dan disampaikan dengan metode pengajaran tertentu. Apakah saat sekolah membeli kurikulum asing tersebut, ada pelatihan yang memadai bagi guru-guru untuk menyesuaikan metode pengajarannya? Pun jika guru-guru dikirim ke suatu institusi untuk pelatihan, apakah ada upaya kendali mutu di lapangan pada saat mereka kembali mengajar? Apakah ada kendala-kendalanya? Siapa yang melakukan pendampingan bagi guru-guru ini?

Sedihnya adalah anda akan menemukan fakta bahwa akhirnya guru-guru ini dipasrahkan kepada penerbit asing yang berbaik hati menjanjikan pelatihan, tapi seperti mengikat perjanjian dalam perjanjian bisnis yang berkondisi tertentu : kami siap melatih, jika anda siap mempergunakan buku-buku kami. Maka terjebaklah sekolah tersebut dalam lingkaran itu : membeli kurikulum asing, terjebak membeli buku impor, terjebak membeli tes impor. Duit, duit, duit. Bayar,bayar, bayar. Siapa yang membayar?

Kurikulum asing yang terjabarkan dalam materi katakanlah pelajaran Matematika menyebutkan agar siswa dapat memahami perkalian. Tunggu dulu, memahami perkalian ala kita dari jaman kejaman pada umumnya siswa disuruh menghafal, dan terjadilah drilling berkepanjangan. Padahal, mungkin “jiwa” kurikulum tersebut hanya mempersyaratkan anak-anak memahami konsep perkalian dasar dengan cara –cara lain misalkan mempergunakan alat peraga tertentu. Timbul lagi masalah, beli dimana alat peraga itu? Berapa lagi biaya yang diperlukan untuk itu? Duit lagi, duit lagi Padahal, ada metodologi yang lebih sesuai bagi anak-anak didik kita, dan tak selalu harus mahal.

4. Kompetensi guru
Dimulai dari sekolah-sekolah itu juga harus mengkursuskan guru-guru agar memiliki penguasaan bahasa Inggris lebih baik. Ternyata siswalah yang menanggung biaya kursus guru-guru tersebut. Konon RAB salah satu sekolah favorit setahun Rp 2,8 miliar, yang sebagian besar untuk peningkatan sumber daya guru dan pengembangan kurikulum. Namun dalam breakdown anggaran ini, ternyata isinya untuk biaya kursus guru, menyekolahkan tenaga pendidik dan sederet workshop, lokakarya, dan sebagainya – yang semestinya tidak selayaknya ditanggung siswa.Kendatipun pembiayaan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) merupakan tanggung jawab pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah-sekolah dengan status RSBI masih diperbolehkan memungut dana dari masyarakat. Karena diperbolehkan, seolah-olah merupakan pembenaran atas pembengkakan atas biaya yang harus ditanggung siswa.

Guru yang mau mengajar di sekolah bertaraf internasional pun diminta punya sertifikasi. Sertifikasi ini akhirnya pun menjadi ajang bisnis, karena guru-guru ini diharuskan membayar demi sertifikat. Adakah serifikat itu menjamin guru siap dan cukup kompeten untuk mengajar model SBI/RSBI?Pihak mana yang mengawasi kualitas dan kinerja badan sertifikasi guru tersebut? Jangan-jangan hanya jadi ajang kasak-kusuk dan sogok-menyogok demi selembar kertas itu.

5. Fasilitas
Dengan embel-embel aturan SK Mendiknas, yang memperbolehkan sekolah SBI dan RSBI menerima sumbangan dari orangtua dan pihak ketiga, siswa menanggung seluruh biaya fasilitas yang harus ada : mulai dari penyediaan AC untuk ruang belajar, laptop, computer, laboratorium bahasa, laboratorium praktikum IPA dan sebagainya.

Standar internasional itu apakah berarti harus ruangan ber-AC? Ada apa dengan konsep sekolah ramah lingkungan-ramah ozon demi bumi yang makin panas ini? Apakah sekolah internasional tidak boleh memakai angin dan ventilasi yang baik? Apakah pengadaaan komputer bagi sekolah menjadi jaminan sekolah itu bertaraf internasional?

Saya punya pengalaman pribadi ketika mendaftarkan anak bersekolah disalah satu SBI. Saat anak saya sibuk mengerjakan tes, belum lagi ada hasil tesnya, saya disodori surat pernyataan tentang kesanggupan menyumbang untuk fasilitas sekolah disertai senyum manis penuh arti dari sang Wakil Kepsek seraya berkata, “Silakan ibu tulis sumbangan apa yang sukarela diberikan.” Saya mematung seolah masuk dalam ruangan pendingin yang membuat otak saya beku sesaat, apalagi setelah dibisiki info tambahan oleh Wakil Kepsek ini “ Sebenarnya sekolah kami sedang membutuhkan lab komputer”. Saya kontan mengurungkan niat mendaftarkan anak saya disana karena saya tidak mau anak saya dijadikan komoditas untuk pengadaan komputer demi suatu predikat “ siswa SBI nih, yang menyumbangkan computer untuk sekolahnya” seolah-olah tulisan itu akan menjadi penentu masa depannya dan akan tertulis didalam curriculum vitaenya.

6. Siswa
Mau tahu syarat mendaftar menjadi siswa SBI? Tes IQ. Ingin rasanya saya memberikan ceramah mengenai Kecerdasan Majemuk saat diminta melampirkan tes IQ untuk masuk SD. Apa nasibnya orang tua yang tak mampu membayar tes IQ itu? Bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus? Haruskah mereka tersisih karena hasil tes yang hanya mengukur sebagian kecil potensi anak ?

Pengakuan menarik dari salah satu pengasuh lembaga konseling hypnotherapy yang kebanjiran klien yang kebanyakan adalah para pelajar kelas 1 SMP yg rata-rata murid yg masuk di kelas SBI. Setelah satu bulan para siswa memulai belajar di sekolah yang dipilihnya, mereka mulai dijangkiti tanda-tanda depresi seperti jadi pemarah, suka menangis sendiri, nggak bisa tidur dll.Beberapa penyebab diantaranya, merasa tertekan dengan belum pahamnya mereka atas penguasaan materi pelajaran dg bahasa inggris, pake bahasa indonesia saja sulit apalagi harus memahami dg bahasa inggris begitu katanya. Kemudian mereka merasakan teman-teman di kelas sangat individualistis, juga tugas / PR yg bertumpuk yg harus dikerjakan sampai larut malam. Ditambah ada ketakutan tersendiri jika tugas tdk selesai atau salah yg biasanya akan dimarah guru-gurunya.Beberapa klient ingin di sekolah yg reguler saja dan tidak ingin masuk SBI.

Dengan perwajahan SBI ini, apakah kita akan pasrah menjadi korban pembuat kebijakan? Sedemikian putus asanyakah kita dengan sekolah bermuatan lokal?



46 Komentar

  1. Daff says:

    very deep. i like how you put your experiences with the foreign publishers in this piece.

  2. HER says:

    Menarik membaca tulisan ini, RSBI/SBI menjadi permasalahan nasional (yang ujung-ujungnya duit) dan di baliknya,
    akan ada orang-orang bermental korup
    yang akan memanfaatkannya.

  3. dhiey says:

    makasih inpona..

    berguna bgt buat bikin tugas akhir apalagi sedang “boomink”

  4. Nabilla eda y says:

    Karena biaya SBI yang kemahalan,maka sebagian besar siswa yang kurang mampu(padahal pintar)..kepintaran yang terpendam kurang dimanfaatkan..jika sbi gratis,pasti kepintaran mereka akan terolah lebih baik lagi..

  5. Je says:

    Wah, kalo gitu ditunggu hasil tugas akhirnya. Siapa tau bisa kita undang nulis artikel yang berhubungan dengan topik itu. Kan kalo dari tugas akhir, pastinya berkualitas dalam hal library researchnya. Bagaimana? Tertarikkah? Ditunggu join-nya.

  6. Je says:

    Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk ber-SBI gratis? Boleh menginspirasi kita dengan ide-idenya. Saya sih sudah punya beberapa ide soal itu gara-gara membaca komentar ini :) .

  7. RSBI ataupun SBI pada dasarnya baik, hanya saja pemerintah kita terlalu tergesa gesa menyikapinya,..seharusnya di telaah dulu dengan seksama, apakah sesuai dengan situasi dan alam pendidikan di negara kita, bisa di gunakan namun harus berkaitan. dan harus ada ada team yang mengkaji, seperti panitia ad hoc. or litbang, tapi jangan diambil dari Diknas, kawatir jadi ajang eksploitasi and Korupsi .

  8. cepi hudaya says:

    SAYA BISA MERASAKAN DAN MENGETAHUI KELUHAN-KELUHAN PARA ORANG TUA DAN SISWA DI SEKOLAH SBI. NAMUN SEJAUH INI YANG SAYA LIHAT DAN SAYA KETAHUI, PEMINAT UNTUK MEMASUKI SBI SANGAT BANYAK YANG RATA-RATA SISWA DARI GOLONGAN ORANG MAMPU DAN BISA DIKATAKAN LUMAYAN PINTAR.
    SISWA YANG PINTAR DAN MAMPU EKONOMI AGAK JARANG TAPI YANG BISA MASUK SBI LEBIH JARANG DARI ITU.
    PENDAPAT SAYA, MEREKA YANG MAMPU MASUK KE SBI KITA DUKUNG MUDAH-MUDAHAN KUALITASNYA SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN INTERNASIONAL.
    ADAPUN PEMBIAYAAN YANG DISEBUTKAN KEMAHALAN. ITU ADALAH SEBUAH PILIHAN BAGI PARA ORANG TUA. MAU YANG MAHAL ATAU YANG BIASA-BIASA ATAU MAU YANG GRATIS.
    YANG GRATIS TENTUNYA ADALAH BEASISWA.
    DENGAN ADANYA SBI SEDIKITNYA BANGSA INDONESIA PUNYA HARAPAN UNTUK DAPAT MAJU DI TINGKAT INTERNASIONAL.

  9. lidia says:

    kok ga bs di copi?????????

  10. daffodil says:

    Terima kasih sudah berkunjung.
    Artikel kami telah terproteksi agar hak cipta penulis dapat dilindungi. Apabila ingin menggunakan artikel sebagai referensi, silakan menghubungi penulis artikel melalui alamat email yang telah tercantum.

  11. Ken Sanjaya says:

    @ Her :Apapun isunya, selalu ada yang menyalahgunakan kebijakan. Namun tidak berarti semua pendukung RSBI/SBI tidak bagus atau korup.

    @ Nabilla Eda y : mari kita bantu mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan!

    @Dhiey : terimakasih juga.

    @Agustinus Nainggolan : mari kita dukung pemerintah dengan membuka mata masyarakat (orang tua) agar memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, tidak karena latah.

    @Cepi Hudaya : waduh font nya besar2 amat pak (dalam kode etik cyber berarti berteriak). Saya setuju jika orang tua berhak memilih sekolah bagi anaknya. Saya hanya ingin memberi tambahan info (juga bagi ortu) agar tidak terlalu terkesima dengan istilah ” RSBI” . Untuk maju ke tingkat internasional, tidak melulu harus lewat sekolah RSBI/SBI. Sekolah INPRES pun banyak mencetak manusia handal yang berprestasi di dunia International.

  12. mawardi says:

    saya ingin mengambil bahan ini sebagai referensi tugas kuliah.bolehkah…

  13. edi mashudi says:

    Bubarkan saja yang namanya RSBI, tak ada pengaruhnya ke guru-guru, malah menjadi beban saja, begitu juga menjadi beban orang tua….Nah yang enak pejabat-pejabat dan pimp.proyek, karena menyangkut duit dan fisik bangunan….lagi pula banyak trik-trik kamuflase dalam pelaksanaannya. Percaya atau tidak coba rasakan sendiri…

  14. ken sanjaya says:

    @Pak Edi Mashudi : sebenarnya sih tidak perlu ekstrem, RSB/RSBI merupakan wahana perubahan perwajahan pendidikan. Sepatutnya kita mendukung dengan menjalankan fungsi kontrol sosial.

  15. daffodil says:

    to Mas Mawardi
    kami sudah coba hubungi melalui alamat email yang diberikan tetapi pesan singkat yg menyatakan bahwa alamat anda tidak dapat menerima email kami yang membalasnya. mohon berikan alamat email yang lain agar kami dapat menindaklanjuti permintaan Mas Mawardi. Salam IE.

  16. arif says:

    Menarik tulisan ini…, tapi yg lbh menarik adalah kemampuan KeMendiknas yg mampu memobilisasi 70 % emosional masyarakat umum dan masyarakat Pendidikan termasuk para pengelola di Perg tinggi yg skrg sering dijadikan konsultan RSBI/SBI bahwa RSBI/SBI jln keluar…? menuju Indonesia maju…? weleh2 mau dikemanakan bangsa ini kedepan…kalo generasi mudanya sdh dicuci otaknya bahwa yg serba LN lbh baik dr yg dalam negeri sendiri…

  17. arif says:

    Kenapa KemDiknas tdk mencoba spy sekolah2 di negara2 asing ber RSBI/SBI (Rintisan sekolah berstandart Indonesia)…., bukan malah sebaliknya….?! ha…ha….ha….

  18. Eki says:

    wah, mksih bwt tulisannya, y..
    brguna bGt bwt materi debat bahasa inggrisku.. :)

  19. ken sanjaya says:

    @Mas Arief, terimakasih tanggapannya. Idealnya adalah ada sistem distribusi silang, jadi bagi mereka yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial pun dapat kesempatan untuk bersekolah di RSBI. Istilah Standar internasional sebenarnya mengarah pada perbaikan mutu pendidikan, tapi sayangnya pengelolaanya tidak seindah namanya. Ya, semua perlu proses. Maka itu, kita perlu menyadari bersama supaya bisa saling memberikan kontribusi.

    @ Mas eki: rekam dong hasil debatnya dan kirimkan kepada kami. Silakan juga ikutan menulis artikel. Kami tunggu!

  20. fathur says:

    Siipp artikelnya. Tapi ndak semuanya negatif lhoo

  21. Ashwin P. says:

    Menteri Pendidikan Mohammad Nuh tidak paham apa yang diresahkan masyarakat selama ini tentang SBI dan dia tidak menangkap essensi membubarkan SBI. Beliau masih berkutat dengan amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang seharusnya diamandemen dan masih perlu diperbaiki karena adanya Pasal-Pasal tentang mengkomersialkan pendidikan Negeri secara Nasional sehingga pendanaan SMP-SMA sebagian besar dikuras dari masyarakat dan sebagain kecil dari Pemerintah. Menteri juga harus tau siapa yang mengkonsep UU Sisdiknas serta DPR yang berkualitas apa yang menggodok UU Sisdiknas itu. Umumnya para DPR adalah DPR yang memperjual belikan jabatannya. Hal ini adalah sebagai nafsu pada para kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan setempat untuk menghindar dari wajib lapor pertanggungan jawab keuangan Negara dan ini sangat bertentangan dengan jiwa Pasal 31 UUD 1945. “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 33 ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

  22. Ashwin P. says:

    Sudah pasti SBI-RSBI akan sangat eksklusif didaerah-daerah. Pada saat APBN dibawah 20% untuk pendidikan Menteri juga mengatakan anggaran pendidikan masih sangat kurang sekarang telah dipenuhi 20% masih saja bicara tidak berkualitas seperti ini. Inilah kegagalan pemerintah untuk memanfaatkan SDA alam Indonesia untuk sebesarnya bagi kemakmuran rakyat ingat UUD 1945 diatas. Tingkat korupsi uang negara di kemeterian dan dinas-dinas daerah masih sangat tinggi disamping instansi pemerintah lainnya. Operasional pemerintahan pusat dan daerah tidak efisien dan ekonomis biaya tinggi masih tetap dipertahan untuk adanya peluang korupsi disegala bidang budaya inilah yang mengorbankan Pendidikan Nasional kita sekarang ini. Para pejabat pemerintah di sektor pendidikan kita tidak memahami penderitaan yang dialami rakyatnya. Dalam pendidikan seharusnya tidak ada dikhotomi antara anak orang kaya dengan anak orang miskin. Karena pendidikan merupakan hak bagi warga negara Indonesia.

  23. Ashwin P. says:

    Hasil studi terhadap RSBI dan SBI menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan RSBI dan SBI lemah pengawasan. Para orang tua murid harus membayar mahal kepada manajemen sekolah yang sangat jauh dari kualifikasi Internasional. Padahal proyek ini menelan anggaran pemerintah mencapai Rp.200 juta per sekolah untuk SD, Rp.300 juta per sekolah untuk SMP, Rp.600 juta per sekolah untuk SMA, Rp.100 juta per sekolah untuk SMK, dan Rp.1 miliar hingga Rp.2 miliar untuk SMK investasi.
    Anggaran tersebut merupakan jumlah bantuan block grant untuk tahun 2010. Anggaran ini diperuntukkan bagi 1.172 RSBI dan SBI di Indonesia. RSBI/SBI adalah proyek pendidikan yang menghancurkan tatanan pendidikan Nasional yang telah dibangun selama ini. UU No.20 Tahun 2003 adalah UU yang dimasuki pemikiran asing untuk memahalkan pendidikan Nasional sehingga banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam sampai pendidikan tinggi.

  24. Husnawadi says:

    that’s what I dislike from the education system in indo. I love the way u explain it. in Lombok, the education system is badly damaged by political theoriests and practitioners.

  25. Endang says:

    seharusnya yang kita fikirkan adalah bagaimana mencetak SDM Indonesia agar dapat mempunyai nilai kompetisi bukab berkompetisi untuk jadi RSBI/SBI yang secara substansi berujung pada kehancuran anak didik kita

  26. ISPADA says:

    SAYA BERHARAP PEMERINTAH DAERAH YG HARUS LEBIH DULU TAU APA ITU RSBI DAN PERNIK 2 NYA SEHINGGA APA YG DI HARAP KAN BISA CEPAT NYAMBUNG DAN TERIALISASI .KARENA MENURUT SAYA SEKOLAH RSBI IDENTIK DENGAN SARANA

  27. jatmiko says:

    SBI adalah sekolah yang di amanatkan UU.Itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya. Jujur kita mengakui bahwa kita belum mempunyan bentuk yang benar2 pas yang benar2 teruji mampu menghasilkan produk lulusan yang berkualitas international. Kita memang baru tahap mencari bentuk yang sempurna itu….namun demikian bukan berarti usaha menuju ke sempurnaan terus dihentikan karena banyajnya permasalhan di RSBI. Kita terus maju berusaha sekaut tenaga mencari bentuk itu, karena memang harus ada yang memulai bergerak untuk sautu perubahan yang kita harapkan. Tanpa bertindak.kita tidak akan bisa mendapatkan hasil. Namun memang harus menjadi keprihatinan kita..manakala ada pihak2 yang berusaha mengambil keuntungan dari masalah ini. Orang2 seperti itu harus dibersihkan agar usaha yang kita impikan semua bisa tercapai.

  28. mimie Asfian says:

    Komentar yg bagus …!! saya kira emang banyak yg harus i benahi dari pendidikan di negri kita, SBI itu konsep yg bagus hanya saja perlu di persiapkan dengan matang dan di pikirkan apa yg di inginkan dengan SBI tsb ? apakah anak – anak di persiapkan untuk go Internasional ?

  29. Gembong Jaswito, S.Pd says:

    SBI merupakan bentuk sekolah yang diamanatkan oleh undang-undang.Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama.Sesuai dengan visi dan misi SBI yang ingin memberdayakan seluruh potensi kecerdasan anak didik agar bisa bersaing dalam percaturan global maka sudah sepatutnya usaha pemerintah ini ,kita dukung. Memang selama 6 tahun ini SBI masih belum menemukan format yang sempurna. Disana-sini masih banyak kita temukan permasalahan. Saat ini yang menjadi sorotan utama SBI adalah soal pembiayaan. Dengan biaya selangit tanpa ada pengawasan dari pihak terkait dan penggunaan dana yang kurang jelas tentu saja ini menimbulkan tanda tanya besar pd orang tua. Apalagi ternyata dengan biaya yang besar tersebut belum menghasilkan kontribusi berupa lulusan siswa yang berkwalitas bahkan ada kesamaan antara lulusan SBI dengan lulusan sekolah reguler. Sebenarnya kalau kita mau bersabar sedikit kita dahulukan peningkatan SDM para guru. Setelah SDM guru siap baru kita pasang label SBI. Dengan demikian anekdot kalau SBI ( SEKOLAH BERTARIF INTERNASIONAL )tidak akan terdengan lagi.

  30. cumi_kuadrat says:

    numpang copas ye… ntar tak cantumin sumbernye kok..

    thanks

  31. cumi_kuadrat says:

    @ts.. pagimana nich.. di approve kagak neh request ane??

  32. Menarik membaca tulisan ini, RSBI/SBI menjadi permasalahan Nasional. Saya sebagai orang tua yang anaknya masuk SMP RSBI di Kota mataram ntb. Sebetulnya belum jelas benar apa standar RSBI/SBI, krena jenjang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA ini jenjang masuk jalur Internasional yang bernama Universitas. Ada jalur lain sekolah kejuruan dari smp ke SMK, Diploma ( I,II, III ) atau sekolah vokasi. Jadi menurut saya sangat latah kalau dari TK sampai SMA atau SMK sudah berlabel Internasional. Sebetulnya pendidikan berjejang ini hanya menyiapkan peserta didik untuk bisa menyiapkan jenjang berikutnya sesuai kompetensinya dan sekolah hanya mengelola standar mutu masing2 dan menjaganya supaya sustainable. Sekolah tidak bertujuan menjadi Sekolah Favorid, karena yang akan dituju sekolah berkwalitas yang standar, bahwa outcome alumninya siap untuk melanjutkan, bukan berlomba-lomba menjadi sekolah favorit yang hanya menjadi kebanggaan semu yang berorientasi kwantitatif nilai UN yg tinggi, masuk sekolah2 Favorit berikutnya , yang semua ini membuat pendidikan tidak efektif dan efisien ujung2nya stres, depresi baik anak didik, guru sampai orang tua murid. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pebisnis pendidikan yang bernama lembaga bimbingan belajar, yang muncul bak jamur dimusim hujan. Anak didik sekarang tumbuh dalam era kompetisi yang tidak sehat, tidak ada waktu untuk bermain, pulang sekolah les-les, tidak bisa membaca apa yang terjadi di masyarakat, kreativitas hilang, belajar-belajar terus belajar, maka tidak heran muncul stress depresi. Belum dari segi biaya orang tua yang membengkak, bayangkan setiap peserta didik yang masuk RSBI SMP harus menanggung beban pengembangan sekolah dari 3 jt sampai 3,5 jt , spp tiap bulan 200 rb- 250 rb, belum lagi les Bhs , seragam sekolah, buku bisa2 biaya sudah lebih besar dri biaya kuliah di Universitas Negeri di Mataram NTB. ya kita sbagai orang tua tidak bisa ada pilihan lain. Pendidikan sudah kapitalistik liberal di negeri yang Pancasialis sungguh Ironis.

  33. mariskova says:

    @cumi_kuadrat: email kami sudah diterima, Mas? Kami tunggu loh partisipasinya :)

  34. Devi Felina Carolin says:

    lbh dari sekedar wawasan dan pengetahuan,..

    seolah motivasi. saya sangat berterima kasih,..

  35. Tahmid Sabri says:

    AC tidak tepat dijadikan prasyarat menjadikan sekolah yang ber SBI, jusru AC ada efek negatifnya pada kehidupan, mengapa ac harus dijadikan prasyarat sekolah yang berSBI?

  36. mariskova says:

    Pendingin udara ini sepertinya dilihat sebagai kondisi yang mampu membuat nyaman siswa (dan guru) sehingga mereka bisa belajar dengan serius :) Terima kasih kunjungannya, Pak.

  37. Anhar Firdausyi says:

    Artikel yang sangat inspiratif.

    Namun, saya ingin menambahkan beberapa hal.

    1. Pemerintah seharusnya membuat sebuah KURIKULUM yang bersifat NASIONAL dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional no. 20 thn 2003, untuk menggantikan KTSP ( yang selama ini SANGAT TIDAK EFEKTIF), namun tetap mendukung dan mempersiapkan para elemen pendidikan untuk dapat bersaing di dunia pendidikan Internasional. (Tambahan: KTSP itu menurut saya adalah bentuk cuci tangan pemerintah yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan Indonesia, dengan dalih liberalisasi pendidikan)

    2. Kita TIDAK PERLU mengaplikasikan kurikulum asing secara mentah – mentah, yang terpenting adalah menciptakan kurikulum yang baru dan STABIL, yang nantinya bisa mempersiapkan siswa untuk menghadapi persaingan di dunia Internasional. Dan selama ini, kita “menelan mentah-mentah” kurikulum asing tersebut.

    3. Berdasarkan poin no. 3, kita bisa menciptakan sekolah dengan kurikulum yang cukup kompetitif di dunia internasional, namun tidak meng-komersialisasikan pendidikan. Jadi, tidak berujung “UUD”

  38. Mukti says:

    Setuju dengan pendapat Arif. Dari pemberian namanya saja sudah mencerminkan sikap inferior yg menganggap bahwa standar luar negeri lebih baik daripada standar nasional. Jika sikap ini merupakan sikap pribadi, tidak masalah. Siapapun boleh beranggapan spt itu. Tapi ini sebuah sikap yang dituangkan dalam kebijakan nasional, di sektor pendidikan pula! Secara langsung pemerintah kita, sadar atau tidak, telah berusaha menanamkan sikap tersebut ke otak anak2 kita. Lalu bagian dunia yang mana yang hendak dirujuk oleh pemerintah dalam konsep sekolah bertaraf internasional? Asia Pasifik? Eropa? Australia? Sangat tidak jelas.
    Itu baru dua di antara banyak hal yg bisa digugat dari konsep SBI.
    Dari sisi pelaksanaan? Na’uzubillahi min zalik. Dari sekian banyak SBI di Jakarta saja, yang benar2 menjalankan manajemen sekolah yg bersih dan transparan serta menjaga kualitas bisa dihitung dengan jari tangan. Sisanya? Orangtua siswa lebih banyak mengelus dada.
    Berita baiknya adalah, berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk hasil studi yg diketuai mantan Wamen Fasli Jalal, saat ini Kemdiknas telah menghentikan proses perubahan status sekolah menjadi (R)SBI. Mudah2an pemerintah semakin mengedepankan pentingnya mengambil kebijakan yang berbasis riset

  39. Mr. Astomo says:

    Di SBI itu semuanya harus mengacu standard Internasional. Mengacu standard Internasional tidak selalu berarti mengimpor mentah-mentah dari suatu negara. Ambil contoh meter standard. Jika penulis blog ini ALERGI DENGAN SEGALA YANG BERBAU ASING, SEBAIKNYA MULAI SEKARANG JANGAN MENGUKUR PANJANG MENGGUNAKAN METER. Pakai ukuran Anda sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengukur menggunakan METER Anda mengimpor budaya negara Perancis? Saya tidak yakin bahwa penulis blog ini memakai komputer buatan sendiri, namun rakitan yang komponennya semua impor. Setiap komponen komputer dibuat dengan mengacu standard Internasional sehingga memudahkan pemakaian. Coba Anda pikir (kalau mau), Amerika Serikat membuat sendiri model colokan flash disk, Jepang membuat sendiri model colokan flash disk, Indonesia membuat sendiri model colokan flash disk. Maka jika Anda membawa flash disk “buatan dalam negeri” ke Jepang, maka jelas tidak mungkin dipakai sebab standard nya berbeda. Dengan mengimpor komponen flash disk yang mengacu standard Internasional maka setiap produk flash disk buatan mana saja cocok dengan semua colokan flash disk komputer. Lantas apakah mengimpor flash disk dari Jepang otomatis mengimpor budayanya?

    Contoh lain mau mengirim atlet renang ke Olimpiade. Jelas tidak mungkin melatih atlet tersebut di empang dengan dalih “tetap berprestasi dalam keterbatasan”. Dengan melatih atlet tersebut di kolam renang dengan standard Olimpiade maka atlet tersebut tentu jauh lebih siap dibanding jika dilatih di empang.

    Mengadopsi standard Internasional tidak sama dengan mengimpor budaya asing. Anda tentu ingat Soekarno. Bagaimana ia melindungi jati diri bangsa, yakni dengan membuat standard sendiri bersama bangsa-bangsa yang sepaham sehingga terbentuk Gerakan Non Blok. Apa yang sudah Anda lakukan dalam melindungi jati diri bangsa? Dengan menolak RSBI?

  40. Mukti says:

    Mr. Astomo,

    Saya rasa perbandingan yang Anda buat keliru. Penyeragaman satuan metrik, model colokan flashdisk, dan ukuran kolam renang dilakukan karena memang ada negara2 yg sepakat untuk itu. Namun untuk sistem pendidikan, jelas tidak bisa disamakan, kecuali seperti yg berlaku di Uni Eropa dimana hampir seluruh aspek kehidupan bernegara diseragamkan. Apakah Asia, dimana Indonesia berada, seperti itu? Rasanya tidak. Untuk infrastruktur dan fasilitas pendidikan, bolehlah dibangun semegah mungkin mengikuti standar di negara maju, mister. Tapi selama kedua hal tersebut masih amburadul, apalagi dgn sistem pembuatan kebijakan yg bongkar pasang spt skrg, pengadopsian sebuah sistem pendidikan sebagus apapun hanya akan mengorbankan anak didik. Sekarang coba Anda pikir, mister (kalau mau), negara mana yg sistem pendidikannya sudah maju dan lantas mengaku bahwa mereka (pernah) mengelompokkan satuan pendidikan di negaranya menjadi 3 kelompok status: yang berstandar internasional, berstandar nasional, dan reguler. Anda boleh jewer hidungnya Sule kalau Anda bisa menyebutkan dua saja.
    Penerapan sistem kasta dalam sistem pendidikan melanggar hak konstitusional warga negara. Anda boleh cari beberapa penelitian ttg RSBI di Indonesia dan simak kesimpulan dan rekomendasinya.
    Saya dan orang2 yg meragukan konsep RSBI sama sekali tidak anti pengimporan budaya asing dan peleburannya dengan budaya lokal, karena hal tersebut pasti terjadi sepanjang sejarah manusia. Tapi kalau itu dilakukan semata2 karena silau dgn “wah”nya budaya luar tersebut tanpa memikirkan dampaknya terhadap identitas kita sendiri, maka jawaban saya atas pertanyaan terakhir Anda adalah: ya saya menolak pemberlakuan status sekolah berstandar internasional.
    Besok Anda boleh melakukan survey ke RSBI yg ada di Jakarta. Silahkan Anda cari 20 siswa saja di antara ratusan siswa mereka yg tidak mengikuti kursus/les di luar sekolah. Kalau Anda berhasil, saya akan koprol 20 kali.

  41. Raden Palasara says:

    saya setuju klu RSBI di hapuskan coz menjadi ajang bisnis suatu sekolah yg berdampak sangat membebani orangtua siswa

  42. Rosnita says:

    Mungkin beda ya..RSBI yang ditempatku mengajar justru gak mungut biaya apa-apa dari Wali murid, kami cuma memaksimalkan fasilitas yg udah diberikan pemerintah, sekolahnya gratis lho…. cuma pedihnya setelah RSBI dibubarkan pak Mentri, kami para guru honor RSBI Propinsi Riau gak lagi di gaji…..pedih….ya,

Beri Komentar