Dalam wawancaranya dengan wartawan Koran Jakarta, 9 Mei 2010, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan,”prinsipnya kami tetap pegang kendali bahwa pendidikan itu harusnya nirlaba. Karena bila tidak dikunci nirlaba, pendidikan akan menjadi komoditas dan komersialisasi”. Kalimat diatas merupakan jawaban atas pertanyaan wartawan, ”Bagaimana kabar revisi UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)?” Kemudian untuk pertanyaan wartawan  selanjutnya ”Maksud nirlaba itu, PTN tidak boleh mencari untung dari usahanya?” Mendiknas menjawab,”bukan berarti mereka (PTN) tidak boleh menerima pemasukan, tapi hasil pemasukan harus direinvestasi untuk perkembangan kampus. Bukan dibagi-bagi ke stakeholders. Kedua, otonomi penting tapi harus dikawinkan dengan akuntabilitas, jadi harus diawasi.”

Membaca jawaban Mendiknas Mohammad Nuh seperti itu, timbul rasa ingin tahu saya untuk lebih mengetahui tentang pengertian istilah laba dan nirlaba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Laba diartikan sebagai selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dari harga pembelian atau biaya produksi. (KBBI, edisi ketiga,2001). Sedangkan T. Guritno mengartikan laba sebagai kelebihan di atas pengeluaran (Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan, Gajah Mada University Press, 1992). Sedangkan Nirlaba diartikan (suatu kegiatan usaha) yang bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan/laba (KBBI, edisi ketiga, 2001).

Ketika mengingat istilah laba, saya juga teringat buku lama karya Peter F. Drucker, Manajemen: Tugas-TanggungJawab-Praktek, yang diterbitkan oleh Penerbit PPM  bekerjasama dengan penerbit Gramedia, tahun 1978. Dalam buku tersebut Drucker menjelaskan betapa pentingnya laba dalam suatu organisasi usaha. Laba menurut Drucker, bukanlah suatu sebab melainkan suatu akibat dari karya perusahaan  dalam kegiatan pemasaran, pembaharuan dan produktivitas. Laba adalah suatu akibat yang dibutuhkan, yang melayani fungsi ekonomis yang pokok. Laba adalah tes (alat ukur) dari kinerja, satu-satunya tes yang efektif. Selanjutnya Drucker menjelaskan, jika yang duduk di kursi direktur bukanlah usahawan, melainkan malaikat, maka mereka masih tetap harus menaruh perhatian pada kemampuan berlaba biarpun mereka itu sama sekali tidak mempunyai minat pribadi untuk mencari laba. Laba, dan hanya laba itu sajalah yang dapat menyediakan modal untuk menciptakan pekerjaan  hari esok, dan supaya pekerjaan-pekerjaan itu makin banyak dan makin baik. Laba adalah bukti kemajuan ekonomi yang diperlukan investasi untuk menciptakan pekerjaan baru, dan pekerjaan tambahan yang semangkin berlipat ganda.  Tidak ada alasan meminta maaf untuk pengutipan laba sebagai suatu keperluan ekonomi dan masyarakat. Sebaliknya pengusaha sudah seharusnya menyesal dan perlu meminta maaf bila ia gagal menghasilkan laba yang sesuai fungsi ekonomi dan sosial yang dapat dikembangkan oleh laba, dan hanya oleh laba.

Demikian pentingnya laba dalam organisasi usaha, termasuk satuan pendidikan. Laba bagi sebagian besar pengusaha menjadi motiv dasar berusaha, dan hal itu sah-sah saja. Selain itu laba juga menjadi parameter usaha. Hal itu disampaikan oleh Dale D. McConkey. McConkey mengatakan, umumnya kita enggan menekankan perlunya efektivitas manajerial dalam sektor layanan publik. Ke-efektifan seolah-olah hanya perlu bagi para manajer sektor bisnis (murni). Tujuan perusahaan layanan publik dianggap sedemikian luhur dan mulia, sehingga akan merusak citra (niat/motivasi), jika kegiatan operasi perusahaan layanan publik menekankan efektifitas dan efisiensi. Tidak ada alasan bahwa perusahaan layanan publik harus tidak efektif dan efisien, harus mengabaikan produktivitas manajerial, harus meninggalkan motif “laba”. Perusahaan layanan publik harus memperoleh “laba” dengan beroperasi secara lebih efisien dan efektif demi mencapai prioritas yang tepat. Keuntungan perusahaan layanan publik, mungkin diberi cap yang berbeda, namun motif laba harus ada jika ingin menghindarkan pemborosan ekonomi dan sosial (McConkey, 1985).

Apa yang dikemukakan oleh McConkey, saya melihatnya sejalan dengan apa yang tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 48 ayat (1): Pengelelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Apa lagi di negara kita yang masih dililit praktek korupsi. Bagaimana mengukur efisiensi satuan pendidikan tanpa adanya laba? Saya menilai, apa yang diucapkan oleh Mendiknas Mohammad Nuh, bahwa pendidikan itu harusnya nirlaba, adalah salah satu bentuk penyeragaman. Pendapat itu bertentangan dengan pasal 48 ayat (1) UU Sisdiknas, dan bertentangan pula dengan prinsip-prinsip usaha.

UU BHP sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu dasar pembatalan UU BHP adalah penyeragaman badan hukum. Bila masyarakat memilih badan hukum yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, maka berdasarkan UU Yayasan, maka yayasan dikelola dengan prinsip nirlaba. Bila masyarakat memilih badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan, maka UU Koperasi dan UU PT menetapkan badan hukum usaha itu berprinsip laba. Apa Mendiknas tidak akan mengizinkan Koperasi dan PT sebagai penyelenggara pendidikan? Bila Mendiknas tidak mengizinkan, apabila ada anggota masyarakat yang ingin menyelenggarakan pendidikan dengan memilih badan hukum Koperasi atau PT, karena kedua badan hukum tersebut berprinsip laba, maka saya menilai sikap itu bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi WTO, dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Badang Penanaman Modal.

Masyarakat perlu dibebaskan untuk berusaha seluas mungkin, asalkan usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur agar kebebasan itu tidak menjadi “free fight liberalism”. Itu yang harus dikendalikan, bukan menyeragamkan badan hukum usaha dan prinsip-prinsip berusaha.

Saya menutup tulisan ini dengan beberapa kalimat yang perlu kita renungkan, saham adalah instrument pengendalian, laba adalah parameter kinerja, nirlaba adalah istilah yang enak didengar ditelinga, akan tetapi bila tidak hati-hati bisa menyesatkan. Kita jangan meniru orde baru dengan memilih kata-kata yang menipu. Kita masih ingat pada masa orde baru, APBN kita dikatakan menganut anggaran berimbang, bukan surplus atau defisit. Sebenarnya, bertahun-tahun APBN kita mengalami defisit. Dikatakan berimbang karena defisit-nya ditutupi oleh hutang luar negeri (Tanjung Priok, 9 Mei 2010)

^*) Direktur Lembaga Kajian Peningkatan Pendidikan Indonesia (LKPPI)

Alamat:

Jalan Edam II No. 27 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Telp: 021-40008558; 0812 843 7031; Fax: 021-43934981

Email: adingsutisna@yahoo.com

I’ve asked my good friend, Mika Kobayashi, from Nagasaki Japan to explain to me about prep school in Japan. Kobayashi-san is a mother of two. This is what she says about prep school for his son, Kazuma, a freshman in junior high school.

Kazuma started going to prep school since the end of his 5th grade.  Now he studies 3 times a week and the prep school finishes at 10 pm. What he does there is to take extra study for school material, and to prepare for term exam.  Not special program, very ordinary. A prep school usually costs 20,000-30,000 Yen per month, and costs 50,000 Yen or more during summer vacation.  It is actually painfull to pay that amount even for Japanese.  However, kids need to study more.

Children who want to enter high level schools such as good private schools need to study so hard without playing as kids. Parents have to spend so much time, more money and attention for those children. To be able to pass the exam to enter a good school needs a special program to study. Japanese children don’t study hard alone, so they need some attention and orders on what to do.

Parents feel supported by the prep school even though sometimes children don’t learn so much in that school.  So I think going to prep school does not gurantee children actually learn and study enough, therefore, parents need to follow how children do in that school so that they don’t miss anything. Another important thing is what those children want to do for their future. If their purpose of study is clear or if they have a dream, they will study differently.

So, do parents in Indonesia have the same opinion as parents in Japan regarding the benefits of prep school?

A couple of months ago I met an administrator from one of the biggest prep schools in Japan (sorry I cannot use his name or his company here). He told me that his 8-year-old son went home at 11 PM everyday because the son had to attend his prep school first. He said, “I didn’t study as hard as he is when I was a boy. But he has to do it to be able to get a good education. I felt sorry for him sometimes.”

However, there is something that he said about prep school that interests me. He said, “In prep school, we teach the children not only to be smarter. We teach them to be a better generation. Better than their parents, better than the other students in the world. That will make our country a better country.”

Well, even a prep school in Japan has a mission to develop their country. What about the prep schools here? Does their mission stop when their students passed an exam? Calling a private tutor is probably cheaper.

note:

This article is in English so that it can be read by wider audience including the sources of this article. We’d like to thank Kobayashi-san for her explanation about prep school in her country.

Setelah sekian lama menelantarkan blog, kami akhirnya bekerja lagi :p Mata sudah sayu karena meeting diadakan setelah lebih dari 10 jam nguli di tempat lain. Betapa hebatnya dedikasi mu….. *mulai ambil gitar dan menyanyi*

Namun, dengan melekatkan kata Kejujuran dibelakang Prestasi, saya seakan diingatkan betapa ujian nasional tahun-tahun sebelumnya selalu ditemukan adanya kecurangan: para siswa yang ramai-ramai menyontek, para pengawas yang ramai-ramai membiarkan siswanya menyontek, sekolah-sekolah yang memberikan dukungan isi ujian kepada siswa-siswanya… Semuanya atas nama ketakutan akan tidak lulus ujian nasional! Menyedihkan! Atas dasar kecurangan yang terjadi itu pula sejumlah universitas tidak mau menerima hasil ujian nasional sebagai alat masuk universitas.

Menyematkan tema pada ujian nasional adalah salah satu langkah baik -walau belum tentu efektif- karena tema bisa membuat orang-orang tunduk pada tujuan akhir: Berprestasi dan Jujur. Jujur! Bagaimana caranya supaya tema itu dilaksanakan, itu yang penting dan paling susah, tapi bukannya tidak mungkin untuk dilakukan!

1. Periode 1965-1971

Pada periode ini, sistem ujian akhir yang diterapkan disebut dengan Ujian Negara, berlaku untuk hamper semua mata pelajaran. Bahkan ujian dan pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.

2. Periode 1972-1979

Pada tahun 1972 diterapkan sistem Ujian Sekolah di mana setiap atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian akhir masing-masing. Soal dan pemrosesan hasil ujian semuanya ditentukan oleh masing-masing sekolah/kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya menyusun dan mengeluarkan pedoman yang bersifat umum.

3. Periode 1980-2000

Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan serta diperolehnya nilai yang memiliki makna yang “sama” dan dapat dibandingkan antar sekolah,maka sejak tahun 1980 dilaksanakan ujian akhir nasional yang dikenal dengan sebutan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam EBTANAS dikembangkan sejumlah perangkat soal yang “paralel” untuk setiap mata pelajaran, dan penggandaan soal dilakukan di daerah.

 4. Periode 2001-2004

 Sejak tahun 2001, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan kemudian berubah nama menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) sejak tahun 2002. Perbedaan yang menonjol antara UAN dengan EBTANAS adalah dalam cara menentukan kelulusan siswa, terutama sejak tahun 2003. Dalam EBTANAS, kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai semester I (P), nilai semester II (Q), dan nilai EBTANAS murni (R), sedangkan kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.

 5. Periode 2005-sekarang

Untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB. Sementara untuk tingkat SD/MI/SDLB, mulai tahun 2008 diselenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

 Sumber: Departemen Pendidikan Nasional

Sepanjang wawancara, Prof Mungin menjelaskan panjang lebar tentang UN ini. Satu hal yang bisa ditarik dari pembicaraan beliau adalah pemerintah tetap memandang perlu diadakannya ujian nasional sebagai alat untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional yang berguna sebagai alat pemetaan mutu satuan pendidikan. Standarisasi, adalah kata kuncinya. Mutu pendidikan nasional harus standar.

“Nilai 7 di sekolah A,” kata Prof Mungin, “harusnya sama dengan nilai 7 di sekolah B.”

Buat saya yang orang awam, logika nilai 7 yang harus sama bobotnya di sekolah A, atau B, atau C sangat masuk akal, tapi belum tentu adil. Maksud saya, nilai 7 yang harus sama di setiap sekolah berarti ada ada input yang sama dan ada usaha yang sama dalam mendapatkannya. Bila para siswa di sekolah A dapat dengan mudah mendapatkan input belajar mengajar yang baik (gurunya, kemampuan gurunya, materi pendukungnya, dsb.), tuntutan untuk mendapatkan nilai 7 di sekolah A adalah wajar. Tapi, bagaimana dengan input belajar mengajar yang didapat para siswa di sekolah B? Sebut saja sekolah B ada di daerah pelosok dengan keterbatasan guru, keterbatasan materi belajar mengajar, keterbatasan paparan/eksposur bagi siswa, apakah wajar meminta nilai 7 yang sama dengan sekolah A? Bila nilai 7 diberlakukan sebagai standar di seluruh sekolah di Indonesia, maka input belajar mengajar di seluruh sekolah di Indonesia juga harus berstandar sama.

Masalahnya, seperti yang semua orang juga tahu, kualitas belajar mengajar antara satu sekolah dengan sekolah lain bisa berbeda bagai bumi dan langit. Padahal, ujian nasional memberlakukan standar yang sama! Apakah itu artinya ujian nasional harus ditunda dulu sampai sistem pendidikan nasional kita siap untuk distandarisasikan? Lalu, kapan siapnya?

Di luar pro kontra atas ujian nasional, menurut saya mutu kualitas pendidikan nasional harus tidak-boleh-tidak ditingkatkan! Itu yang paling penting. Mau ada ujian nasional atau tidak, kualitas pendidikan harus naik. Yang saya lihat, ujian nasional dijadikan alat pemaksa dari pemerintah bagi dunia pendidikan nasional untuk menggeliat, untuk berubah. Sekarang, pertanyaan untuk pemerintah adalah apakah pemerintah hanya bisa memaksa tanpa memberikan solusi dan dukungan peningkatan kualitas?

Nah, daripada menunggu sikap pemerintah, kenapa kita tidak mulai dengan mendukung sekolah-sekolah kita, pendidikan bangsa kita? Turunkan semangat belajar demi ilmu (bukan demi nilai) kepada anak-anak kita, tularkan semangat memajukan sekolah demi pendidikan (bukan demi prestise) kepada orang-orang tua di sekitar kita, dan gerakkan orang-orang di sekitar untuk mau peduli pada proses pendidikan (bukan pada hasilnya saja). Segala keributan ini harusnya tertuju pada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikannya, bukan pada satu alat yang tahun depan mungkin sudah berubah lagi.

Catatan penulis:

• Pendapat Menteri Pendidikan tentang pro kontra ujian nasional bisa dibaca disini.
• Jadwal UN 2010 bisa dilihat disini.

Barbara Coloraso

Apa itu bullying?

Siapa pelaku bullying?

Bagaimana mengetahui anak kita telah menjadi korban bullying?

Bagaimana menghadapi bullying?

Buku Barbara Coloroso ini mengupas tentang bullying dari A sampai Z. Barbara mendefinisikan apa itu bullying, siapa saja yang terlibat di dalamnya, sampai cara untuk mengenali situasi dimana bullying bisa terjadi. Barbara juga memberi informasi bagaimana mencegah bullying terjadi.

Buku ini bisa dijadikan pegangan bagi orang tua dan juga guru-guru untuk memutus rantai bullying di sekitar kita. Buku ini juga berisi kisah-kisah nyata dari korban dan pelaku bullying.

Mariskova

Yup, we went to Pesta Blogger 2009. And see how happy we were…

Amerika Serikat mempunyai sebuah situs FEMA yang memberikan pendidikan penanganan bencana. Situs FEMA for kids memberikan banyak informasi yang bisa dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. FEMA for kids juga memberi pendidikan bagaimana anak-anak sekolah bisa dididik menjadi anak-anak yang tanggap terhadap penanganan bencana. Tujuannya adalah agar mereka bisa menolong diri sendiri dan apabila mungkin menolong orang lain. Situs ini juga menyediakan beragam jenis bencana, dari bencana alam hingga terjadinya tindakan kekerasan.

mariskova